Pahami Standar Akuntansi Keuangan Umum Utama di Indonesia

AMPMORI.com – Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format yang digunakan untuk menyediakan informasi laporan keuangan untuk semua kegiatan bisnis.

Karena sistem ini biasanya berupa pernyataan atau dokumen, maka sering disingkat PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Standar ini memastikan bahwa semua laporan keuangan yang dihasilkan seragam terlepas dari jenis perusahaan atau bisnis yang memproduksinya.

Selama ini penyeragaman kemampuan melalui standar ini terkesan sederhana atau mungkin sepele, namun kesederhanaan ini memberikan nilai tambah sehingga memudahkan pelaku usaha untuk membiayai usahanya.

Misalnya, pemangku kepentingan bisnis dapat dengan mudah membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda karena semua laporan keuangan yang disiapkan distandarisasi dengan standar yang sama.

Hal ini mempermudah pelaku usaha buat melaksanakan analisis usaha menurut laporan keuangan yang disusun oleh beberapa perusahaan sekaligus.

Selain untuk kenyamanan entitas itu sendiri, auditor dapat melakukan berbagai jenis audit sesuai kebutuhan, sebagaimana dokumen atau pedoman standar akuntansi keuangan yang ada.

Karna seluruh laporan keuangan disusun dengan cara seragam, auditor tidak perlu lagi mempelajari tiap format ataupun format laporan keuangan yang ada.

Tanpa standar ini, auditor dapat memakan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaannya.

bagaimana itu? Jika format semua laporan keuangan tidak dibakukan, auditor perlu waktu untuk mempelajari cara mempersiapkannya sebelum memulai proses audit itu sendiri.

Namun, bagi mereka yang memiliki kewajiban langsung atau tidak langsung untuk mereview laporan keuangan, standar akuntansi keuangan bukanlah solusi mutlak. Hal ini karena Indonesia saat ini minimal memiliki 4 standar.

Namun minimal, pelaku usaha dan auditor hanya perlu mengetahui perbedaan keempat kriteria tersebut dan kapan menyusun laporan keuangan atau bagaimana kriteria tertentu dapat digunakan. Tentu saja, jauh lebih baik daripada memeriksa dan mempelajari semua bentuk laporan keuangan jika penyusunannya tidak distandarisasi secara seragam.

Apa Saja 4 format Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia?

1. Standar Akuntansi Keuangan Bagi Perusahaan yang Tidak Memiliki Akuntan Publik Bersertifikat

Standar akhir penyusunan laporan keuangan yang banyak digunakan di Indonesia adalah SAK-ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Perusahaan tanpa SAK-ETAP.

Seperti namanya, standar yang terakhir lebih banyak digunakan atau ditargetkan untuk perusahaan di mana akuntabilitas publik tidak begitu penting, atau untuk perusahaan yang membatasi laporan keuangannya untuk penggunaan umum dan eksternal.

Secara konseptual, yang membedakan SAK-ETAP dengan standar akuntansi lainnya adalah tidak adanya laporan laba rugi komprehensif. Dengan kata lain, laporan keuangan yang disusun dalam standar ini memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam berbagai evaluasi keuangan yang dilakukan.

Kewajiban pengungkapan non-material pengguna SAK-ETAP menghindari pengakuan kewajiban mereka terhadap bisnis yang tercakup dalam Standar Akuntansi Keuangan ini. Selain itu, aset pajak penghasilan tangguhan yang timbul dari beban pajak penghasilan yang diakui dalam standar ini dihitung sebagai jumlah pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Perbedaan lainnya terletak pada penilaian properti berwujud, tidak berwujud dan investasi setelah tanggal akuisisi, yang dihitung hanya pada biaya perolehan.

Ini banyak disukai oleh usaha kecil karena relatif tidak rumit untuk menyiapkan laporan keuangan dalam format ini. Seperti diketahui, pelaku usaha kecil biasanya memiliki batasan modal yang cukup besar.

Keterbatasan modal ini sering menjadi kendala utama ketika pemangku kepentingan usaha kecil ingin menyiapkan laporan keuangan terperinci berdasarkan berbagai kriteria, karena mereka memerlukan perekrutan karyawan pihak ketiga. Oleh karena itu, format ini banyak digunakan karena cakupan kebutuhan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) tidak begitu kompleks.

Padahal, jika pelaku usaha dapat menerapkan dengan baik standar akuntansi keuangan untuk korporasi tanpa akuntan publik bersertifikat, tidak jarang audit independen terhadap UKM tanpa personel eksternal.

Mengetahui segala perbedaan antara standar yang ada saat menyusun laporan keuangan dapat membantu pelaku usaha menentukan format penyusunan yang tepat berdasarkan kebutuhan usahanya. Namun tentunya hal ini terlebih dahulu harus disertai dengan catatan keuangan yang baik.

Pelaporan keuangan yang akurat tidak dapat dicapai tanpa catatan yang bersih dari semua transaksi yang masuk atau keluar dari lingkup keuangan bisnis. Dampak jangka panjang dapat menghambat pelaku usaha untuk menentukan strategi usaha yang terbaik untuk diterapkan.

2. Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Laporan Akuntansi Keuangan – Laporan Keuangan Internasional atau singkatan PSAK-IFRS adalah dua entitas yang menjadi satu kesatuan: PSAK dan IFRS.

PSAK sendiri berlaku hingga tahun 2021 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2012. Sementara itu, IFRS adalah standar yang digunakan oleh International Federation of Accountants (IFAC), dan Indonesia telah terdaftar sebagai anggota pada Oktober 2012. .

Negara-negara yang terdaftar sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC) umumnya menggunakan International Financial Reporting Standard Report Format, sehingga selain menggunakan PSAK, Indonesia juga harus menggunakan IFRS.

Artinya, para pelaku usaha di Indonesia tidak perlu khawatir ketika harus menyampaikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan internasional. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tersebut dapat menggunakan formulir dalam Standar Akuntansi Internasional ini. Pelaku usaha tersebut juga harus melakukan usaha dengan pelaku usaha lain di negara yang juga menjadi anggota International Federation of Accountants.

Dengan standar yang berlaku secara internasional ini, bahkan mitra bisnis pun tidak perlu takut kebingungan ketika perlu mempelajari laporan keuangan mitra bisnis dan penyandang dana luar negeri. Karena format serupa sudah tersedia. Tentunya panduan atau bahan acuan penyusunan ini akan sangat bermanfaat terutama bagi para pemilik usaha yang bergerak di bidang usaha impor dan ekspor.

Lalu, bagaimana dengan pemilik bisnis dengan area bisnis terbatas di Korea? Standar Akuntansi Keuangan adalah jawaban terbaik untuk kebutuhan yang satu ini!

PSAK merupakan standar yang wajib digunakan oleh seluruh badan usaha publik, atau dapat juga disebut sebagai usaha yang terdaftar di pasar modal atau masih dalam proses pendaftaran. Contohnya termasuk perusahaan publik, perusahaan milik negara, perusahaan yang mengelola dana pensiun, dan industri perbankan.

PSAK ini memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk memberikan informasi yang relevan terkait laporan keuangan bisnis tanpa perlu mengeluarkan pedoman khusus yang dapat digunakan untuk analisis.

3. Standar Akuntansi Keuangan Islam

Setelah membahas tentang standar dan format standar penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha keuangan internasional, maka standar selanjutnya yang akan diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Sebagai berikut:

Keberadaan format standar laporan keuangan syariah juga penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Disadari atau tidak, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan kata lain, sistem keuangan Islam yang digunakan dalam Islam relatif sedikit peminatnya.

PSAK-Syariah telah menjadi standar akuntansi keuangan yang diperlukan, terutama untuk praktik bisnis yang menerapkan sistem keuangan syariah. Di Indonesia misalnya, format standar ini sering digunakan oleh lembaga-lembaga yang menerapkan kebijakan syariah, seperti industri perbankan syariah, pegadaian syariah, lembaga jakat dan masih banyak lagi perusahaan yang benar-benar menerapkan hukum syariah.

Tidak seperti banyak format standar yang dibahas sebelumnya, PSAK-Syariah tidak disusun menurut peraturan perundang-undangan, seperti standar akuntansi pemerintah, atau rekomendasi atau ketentuan bersama, seperti Standar Akuntansi Keuangan – Laporan Keuangan Internasional. Ini standar, tetapi saya telah membuat, mengkompilasi, dan mengembangkan Partwa. – Fatwa dikeluarkan dengan mengacu pada Majelis Ulama Indonesia.

PSAK-Syariah memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan standar penyusunan laporan keuangan lainnya, namun sebenarnya konsepnya sama dengan penyusunan laporan keuangan. Namun, ketentuan standar ini pada penyajian laporan keuangan umum juga disertai dengan standar khusus yang banyak digunakan dalam sistem keuangan Islam seperti Mudharabah, Murabahah, Salaam, Izara dan Istishna.

Meski berlandaskan agama, keberadaan PSAK-Syariah sangat membantu meyakinkan pelaku usaha untuk terus menggerakkan perekonomian tanpa khawatir praktik tersebut masih melanggar aturan agama. sistem keuangan Islam.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Jika standar akuntansi keuangan adalah format yang digunakan untuk perusahaan milik negara dan independen, laporan keuangan mana yang harus disiapkan oleh lembaga pemerintah?

Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang negara, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun sendiri laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Jadi, berbicara tentang instansi pemerintah, kita mengenal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Bagi instansi pemerintah, pedoman yang digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan oleh instansi pemerintah terkait untuk menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang baik.

Suatu pemerintahan adalah pemerintahan yang bersih jika semua laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah, laporan keuangan pemerintah pusat, dan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi standar tersebut. Itu tetap menjadi kutukan nasional mengingat korupsi, keterlibatan, dan kesetiaan yang harus kita lawan bersama.

Tanpa standar fiskal standar, pemerintah yang kotor dapat memanipulasi laporan keuangan yang bagus, tetapi laporan keuangan yang sebenarnya tidak dapat menjamin transparansi, partisipasi, atau tata kelola keuangan publik yang baik.

Untuk itu, keberadaan standar akuntansi keuangan, termasuk di tingkat pemerintahan, menjadi sangat penting. Oleh karena itu, format Standar Akuntansi Pemerintahan dibuat untuk menjaga kualitas semua laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah.

Untuk pembahasan tentang Keuangan, kamu bisa baca lebih lanjut disini : pikiranpositif.com

Dapatkan juga update artikel terbaru setiap hari dari ampmori.com. Mari bergabung di Channel Telegram ‘Ampm Ori‘, caranya klik link https://t.me/ampmori, kemudian Subscribe. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.